Please wait, loading...

 

GERAKANRevitalisasi Desa

Gerakan Revitalisasi Desa adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Trubus Bina Swadaya (TBS) atas dasar ketimpangan yang terjadi antara kondisi riil perdesaan dan tujuan pembangunan yang diharapkan. Sebagai lembaga kewirausahaan sosial, TBS terus menginisiasi terbentuknya desa mandiri dan maju di seluruh wilayah Indonesia.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kriteria desa mandiri dan maju yang dimaksud adalah desa yang kehidupannya cerdas dan sehat, mampu berswadaya, mampu mengembangkan kesejahteraannya, rukun (Socially Sustainable & Gender Sensitive), lingkungan yang lestari atau berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kriteria desa mandiri dan maju membutuhkan dua pilar utama:

  1. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya. Penyelenggaraan KSM sendiri berorientasi pada peningkatan pendapatan, organisasi demokratis dan partisipatif, serta keterbukaan wawasan. KSM ini diharapkan akan berdampak pada tiga hal, yaitu sosial, ekonomi, kemasyarakatan (politik).

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa adalah badan usaha yang dimiliki desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dan bekerja sama dengan warga atau masyarakat desa setempat. BUMDesa merupakan bentuk wirausaha sosial.

Kedua pilar utama ini akan menciptakan kelembagaan solidaritas, keuangan mandiri, produksi dan pemasaran, teknologi tepat guna, serta ekonomi kreatif. Namun, tentu saja tidak semudah itu membentuk desa mandiri dan maju dengan kegiatan bersama antara KSM dan BUMDesa.

Ada tantangan tersendiri yang disebut dengan marjinalisasi desa, terutama pada beberapa hal, di antaranya SDM, kelembagaan, keuangan, produksi, rantai pasok, dan ancaman kerusakan lingkungan hidup.

Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antarpelaksananya, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) berbasis KSM dan BUMDesa berwatak wirausaha sosial. Tentunya, dengan keyakinan bahwa masyarakat miskin mampu mengatasi masalahnya sendiri jika didampingi dengan tepat. Selain itu, menganut pembangunan secara inklusif, pengembangan kerja sama secara gotong royong antar-stakeholder, serta menganut prinsip rekognisi dan subsidiaritas (UU Desa No. 6 Tahun 2014) dengan memerhatikan kearifan lokal.